Wujudkan Pendidikan Berkualitas, Pemkot Pangkalpinang Realisasikan Beragam Program Prioritas
PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) telah merealisasikan sejumlah program prioritas di bidang pendidikan sepanjang 2026.
Program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, yang mencakup pemberian seragam sekolah gratis dan bantuan biaya pendidikan, pembangunan unit sekolah baru, hingga revitalisasi sarana pendidikan.
Kebijakan itu diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, membantu masyarakat kurang mampu, sekaligus meningkatkan pemerataan sarana dan kualitas pendidikan di Kota Pangkalpinang.
Realisasi program tersebut terlihat dari pelaksanaan pembagian seragam sekolah gratis dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Program yang diluncurkan pada Sabtu (26/9/2026) di Stadion Depati Amir itu menyasar 1165 peserta didik jenjang PAUD, SD, hingga SMP.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Darwin, mengatakan bantuan tersebut diberikan sesuai jenjang pendidikan. Untuk peserta didik SMP, bantuan berupa satu set seragam sekolah lengkap dengan topi, dasi, dan kaus kaki serta tabungan pendidikan sebesar Rp1 juta melalui Bank Sumsel Babel.
Sementara itu, peserta didik SD memperoleh seragam sekolah dan uang pembinaan sebesar Rp850 ribu. Adapun peserta didik PAUD mendapatkan perlengkapan belajar berupa buku gambar, krayon, penghapus, dan pensil serta bantuan pendidikan sebesar Rp650 ribu.
Darwin mengatakan penerima bantuan ditetapkan berdasarkan sejumlah persyaratan, antara lain terdata dalam Dapodik, memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, serta merupakan warga Kota Pangkalpinang yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan KTP orang tua.
Selain membantu memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik, Pemkot Pangkalpinang juga memperkuat akses pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru. Penambahan sekolah dilakukan untuk menjawab kebutuhan daya tampung di wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk.
Darwin menjelaskan, salah satu pembangunan yang tengah berjalan adalah SMP Negeri 11 di Selindung, Kecamatan Gabek. Pembangunan tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah mengevaluasi perkembangan wilayah, termasuk pertumbuhan penduduk di Kecamatan Gabek, Gerunggang, dan Bukit Intan.
Pembangunan SMP Negeri 11 menjadi penting karena pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, SMP Negeri 7 yang selama ini melayani kawasan tersebut belum mampu menampung seluruh lulusan SD yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri.
Saat ini pembangunan SMP Negeri 11 masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Sekolah tersebut diharapkan dapat mulai beroperasi dan menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2027.
Kebutuhan daya tampung juga disiapkan melalui pembangunan SMP Negeri 12 di Kecamatan Gerunggang. Darwin mengatakan, penyusunan Detail Engineering Design (DED) sekolah tersebut telah masuk dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026.
Pembangunan fisik SMP Negeri 12 ditargetkan dimulai setelah pengesahan anggaran 2027, dengan harapan dapat beroperasi pada Juli 2027. Sekolah tersebut diproyeksikan melayani peserta didik dari wilayah Gerunggang, terutam Tuatunu, Kampak, dan Air Kepala Tujuh. Anggaran pembangunan satu unit SMP diperkirakan sekitar Rp2 miliar. Penambahan sekolah baru tersebut berjalan beriringan dengan revitalisasi satuan pendidikan yang telah ada.
Program revitalisasi merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang pelaksanaannya diteruskan di daerah.
Darwin menjelaskan, penentuan sekolah penerima revitalisasi dilakukan pemerintah pusat berdasarkan data yang tercatat dalam Dapodik. Data tersebut memuat kondisi sarana dan prasarana sekolah, termasuk tingkat kerusakan bangunan yang dikategorikan ringan, sedang, dan berat, serta dilengkapi dokumentasi kondisi fisik.
Sekolah yang memenuhi kriteria kemudian mengikuti tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat. Sementara Dindikbud Kota Pangkalpinang melakukan pemantauan dan memastikan data kondisi sekolah dalam Dapodik diperbarui sesuai keadaan di lapangan.
Menurut Darwin, pemerataan akses pendidikan juga harus diikuti peningkatan kualitas pembelajaran. Karena itu, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, khususnya guru, menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan di Kota Pangkalpinang.
Peningkatan kualitas guru dilakukan melalui pelatihan, In House Training (IHT), lokakarya, hingga seminar.
Upaya tersebut juga didukung dengan pembangunan ruang kelas baru dan pemenuhan sarana pendidikan, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan jumlah peserta didik.
Pemkot Pangkalpinang turut membuka kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk membantu kebutuhan pendidikan.
Dengan berbagai upaya tersebut, kebijakan pendidikan diarahkan tidak hanya untuk memperluas akses, tetapi juga memastikan peserta didik memperoleh dukungan belajar dan sekolah memiliki sarana serta tenaga pendidik yang memadai.
Penulis: Ira Kurniati/ Maya
Editor: Ira/Dedy
