PANGKALPINANG, DISKOMINFO — Bantuan sosial menjadi salah satu bentuk dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun mengakses layanan dasar. Di Kota Pangkalpinang, bantuan diberikan melalui sejumlah program pemerintah pusat dan daerah, dengan sasaran penerima yang terus diperhatikan melalui pendataan sosial ekonomi.
Hingga September 2026, sebanyak 3.508 keluarga di Pangkalpinang tercatat menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjangkau 4.854 keluarga, sementara bantuan iuran jaminan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) tercatat mencakup 40.279 jiwa.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Andika Rukmana, mengatakan PKH dan BPNT merupakan program bantuan dari Kementerian Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerima PKH mencakup keluarga yang memenuhi kriteria program, antara lain keluarga dengan komponen lansia, penyandang disabilitas, dan anak sekolah.
Sementara itu, bantuan BPNT ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat. Adapun bantuan PBI diberikan dalam bentuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan program.
Selain bantuan dari pemerintah pusat, Dinas Sosial Kota Pangkalpinang juga menganggarkan bantuan alat bantu melalui APBD pada 2026. Bantuan tersebut berupa kursi roda dan tongkat tripod yang dialokasikan bagi sembilan penerima.
Menurut Andika, bantuan alat bantu itu merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan. Pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan penerima dan ketentuan program yang berlaku.
Di samping penyaluran bantuan, pendataan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program sosial. Data yang sesuai dengan kondisi warga diperlukan agar proses pengusulan bantuan dapat menyasar masyarakat yang memenuhi kriteria.
Di Kota Pangkalpinang, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu acuan dalam melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 22.109 kepala keluarga atau 69.352 jiwa tercatat berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4.
Andika mengatakan, Dinas Sosial terus berupaya agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terdata dan diusulkan sebagai penerima bantuan. Warga yang memenuhi kriteria akan diupayakan memperoleh bantuan melalui program pemerintah pusat maupun program yang dibiayai APBD, dengan tetap mengikuti persyaratan masing-masing bantuan.
Untuk mendukung proses tersebut, Dinas Sosial berkoordinasi dengan aparat kelurahan dan kecamatan. Keterlibatan perangkat wilayah diperlukan karena mereka memiliki peran dalam pendataan serta penyampaian informasi mengenai kondisi sosial ekonomi warga di lingkungan masing-masing.
Koordinasi juga dilakukan untuk memperbarui data warga yang kondisi ekonominya tergolong tidak mampu, tetapi masih tercatat pada desil 5 hingga desil 10. Dinas Sosial mengupayakan pengajuan pemutakhiran data melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem Kementerian Sosial agar kondisi warga dapat dinilai kembali berdasarkan informasi terbaru.
Pembaruan ini penting karena pengelompokan desil menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengusulan bantuan sosial. Meski demikian, perubahan data maupun penetapan penerima tetap harus melalui proses verifikasi dan mengikuti ketentuan program yang berlaku.
Andika berharap, melalui koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan serta pemutakhiran data secara berkelanjutan, masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terakomodasi dalam proses pengusulan bantuan.
Ia juga mengimbau masyarakat yang merasa memenuhi kriteria penerima bantuan untuk berkoordinasi dengan aparat kelurahan apabila terdapat data yang perlu diperbarui. Informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat membantu proses pendataan dan penilaian kelayakan penerima bantuan sosial.
Penulis: Ira Kurniati/Seftia
Editor: Ira/Dedy
