PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Pemerintah Kota Pangkalpinang menghadiri webinar nasional review perencanaan daerah dalam rangka pencegahan dan pengendalian aids, tiberkulosis, dan malaria yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI, Selasa (17/1/2023).
Kasubdit Sosial dan Budaya Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Wahyu Suharto menyebut aktivitas layanan kesehatan terkait penyakit menular seperti aids, TB, dan malaria ini harus diusahakan menjadi satu.
Sebab menurutnya orang yang terinfeksi adis, TB dan malaria tidak mengenal usia sehingga dapat dialami oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mana pun.
Untuk itu, Wahyu mengimbau seluruh pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan pemberian bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Karena pemerintah daerah melalui bantuan sosial (bansos) bisa memberikan bantuan kepada warga kurang mampu. Pemberian bansos tidak memandang wargany aornyakit mauoun tidak penyakit, ” ujarnya.
Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang, Subekti menyebut hingga saat ini angka kasus paparan terhadap penyakit aids, TB, dan malaria lumayan tinggi.
Bekti menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus berupaya melakukan penanggulangan dan pengendalian penyakit menular tersebut. Walau pun belum tersedianya panti rehabilitasi karena keterbatasan anggaran.
“Nanti kita masih cari jalan supaya bisa dilaksanakan, ” tegasnya.
Dia berujar, pencegahan dan pengendalian tidak akan bisa jika hanya dilakukan oleh sektor pemerintahan. Akan tetepi dibutuhkan kolaborasi seluruh lapisan masyarakat.
“Harapannya supaya pendidikan ke anak. Harus bisa menjelaskan dengan baik. Jika sampai dikeluarga yang kena TB, isolasinya harus lebih ketat dari Covid-19, karena TB lebih mengerikan. Perannya bukan hanya pemerintah saja namun juga masyarakat, ” paparnya.
Penulis : Eka/Maya
Editor : Dedy/Ira
