PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan pembinaan pelaku usaha pengadaan barang jasa secara virtual, dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Rabu (30/6/2021).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dibuka oleh Sekda Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam. Dia menyampaikan pentingnya kegiatan ini untuk kelangsungan pengadaan barang jasa. Pelaku usaha sebagai mitra pemerintah diperlukan pembinaan diantaranya penilaian kinerja sebagai evaluasi sekaligus umpan balik kepada pelaku usaha, serta pengenaan sanksi daftar hitam.
“Pelaku usaha itu harus bagus. Dengan acara ini semoga peserta bisa mendapat pemahaman mengenai pengadaan barang jasa,” kata Radmida.
Dia menuturkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pokja dari awal sudah melakukan penilaian kinerja calon pelaku penyedia barang jasa, sehingga dalam mekanisme kedepan tidak ada kesalahan atau gugatan.
“Jangan sampai sudah mau kontrak ternyata pelaku usaha ada dalam daftar hitam. Dari awal PPK harus menilai, harus banyak referensi,” katanya.
Menurut Radmida, PPK dapat menolak hasil pokja jika terdapat indikasi yang menentukan pelaku usaha tersebut tidak layak. PPK dapat menolak hasil pokja dan saling menilai sehingga proses pengadaan barang jasa dilakukan sesuai mekanisme dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Dia menyebut, pelaku usaha harus memiliki rekam jejak yang baik.
Sementara itu, Kepala Bagian LPSE Pangkalpinang David Oktaviandi menambahkan, kegiatan ini diinisiasi karena melihat adanya kesalahpahaman antara penyedia dan PPK selama ini. Dia berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan pengadaan barang jasa kepada peserta.
“Kedepan bisa jadi adanya potensi kurang baik dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, oleh karena itu PPK dan penyedia mari bersama kita ikuti paparannya,” ucap David. (Ira/Eka)
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Penulis : Ira/Eka
Fotografer : Ira
Editor : Ira/Zulfahmi
