PANGKALPINANG, DISKOMINFO — Wali Kota Pangkalpinang Saparudin menyerahkan bantuan Rumah Layak Huni kepada Usman, warga Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Selasa (22/9/2026).
Program bantuan Rumah Layak Huni tersebut merupakan bentuk kolaborasi Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT Arsari Tambang Group melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagai bagian dari upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin mengatakan, bantuan tersebut tidak hanya menyediakan rumah yang layak dihuni, tetapi juga mencakup pembangunan sarana sanitasi serta sejumlah fasilitas pendukung bagi masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di daerah tersebut. Saat ini, tercatat sekitar 2.000 unit rumah warga yang masuk kategori tidak layak huni, sementara sekitar 300 unit rumah ditargetkan diperbaiki pada tahun ini.
Saparudin mengapresiasi dukungan PT Arsari Tambang Group melalui program CSR yang telah membantu masyarakat Kota Pangkalpinang. Bantuan tersebut tidak hanya berupa rumah layak huni, tetapi juga mencakup pembangunan toilet umum serta bantuan bagi rumah ibadah, baik masjid maupun gereja.
“Kami mendukung program bantuan rumah layak huni dari PT Arsari Tambang Group melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah Kota Pangkalpinang juga telah mengajukan proposal, dan Alhamdulillah mendapat dukungan untuk membantu masyarakat,” ujar Saparudin.
Ia menilai kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pembangunan Kota Pangkalpinang yang terus berkembang. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha diperlukan untuk memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
“Penyerahan Rumah Layak Huni kepada Pak Usman ini menjadi salah satu bentuk konkret dari komunikasi dan pengajuan proposal yang dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang agar dana CSR dapat dirasakan dan dimanfaatkan masyarakat,” katanya.
Saparudin menjelaskan, penanganan rumah tidak layak huni dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan, mulai dari bantuan pemerintah pusat, APBD Kota Pangkalpinang, CSR perusahaan, hingga Baznas.
Ia menegaskan, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar persoalan hunian tidak layak dapat ditangani secara lebih luas dan tidak hanya mengandalkan kemampuan APBD pemerintah kota. Karena itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta lainnya.
“Persoalan rumah tidak layak huni ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kita perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, Baznas, dan berbagai pihak lainnya,” jelasnya.
Selain pembangunan fisik, Saparudin mengingatkan bahwa pembangunan kota juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan, penghijauan, dan kelestarian lingkungan.
Ia meminta para lurah, camat, RT dan RW untuk menggerakkan masyarakat menanam pohon di sekitar rumah maupun lingkungan permukiman, terutama dalam menghadapi musim penghujan.
“Saya meminta lurah, camat, RT dan RW untuk menggerakkan masyarakat menanam pohon di sekitar rumah dan lingkungan permukiman. Ini penting untuk menjaga lingkungan, terlebih kita akan memasuki musim penghujan,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Suharto Bartholomeus, Camat Gerunggang Ricard Syam, Lurah Air Kepala Tujuh Randra Satiawan, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agustu Efendi, pimpinan PT Arsari Tambang Group, serta tokoh masyarakat.
Penulis : Benny/Eka
Editor : Ira/Dedy
