PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bekerja sama membuat satuan kerja/Task Force untuk melakukan pendampingan bagi kota yang kesulitan dalam mengimplementasikan SIPD dan mengantisipasi belum optimalnya implementsi sistem tersebut di lapangan.
Pelaksanaan SIPD sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 3 Agustus 2020 mengenai lima langkah percepat transformasi digital.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya menyampaikan usulan agar Kemendagri menyusun buku manual atau Frequently Asked Questions (FAQ) yang sering diajukan terkait SIPD.
“Apeksi juga akan membuat satuan kerja/Task Force untuk melakukan pendampingan. Kemendagri dan APEKSI sepakat untuk membuka ruang konsultasi nasional maupun per Komwil APEKSI,” ungkap Bima saat membuka diskusi nasional tentang implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara virtual, Jumat (30/4/2021) di Ruang Pertemuan Lantai II Kantor Wali Kota Pangkalpinang Gedung Tudung Saji.
Diskusi ini merupakan tindaklanjut hasil pertemuan sebelumnya antara dirinya dan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, dengan membuka kelas konsultasi terkait kelompok masalah SIPD yang dihadapi anggota. Direktorat APEKSI menjadi penghubung antara Pemerintah Kota dengan Kemendagri.
Diantara persoalan eksisting yang terjadi yakni kurangnya pendampingan intensif dari pusat ke daerah, adanya recofusing dan realokasi pendanaan terkait pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pergeseran anggaran untuk penanganan Pandemi dan belum tersinkronisasi penerapan SIPD dengan Sistem Keuangan Daerah. (Bagja)
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Penulis : Bagja
Fotografer : Bagja
Editor : Zulfahmi/Ira
