PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Pemerintah Kota Pangkalpinang mengadakan rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan Pangkalpinang membahas mengenai kepesertaan. Rapat yang dipimpin Sekda Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam mempertanyakan penunggakan pembayaran pada PHL (Pegawai Harian Lepas).
“Bisa tidak jika masalah penunggakan yang ada di Kartu Keluarga hanya dibayarkan pribadi dari PHL itu sendiri,” tanya Radmida di ruang rapat kantor wali kota, Jumat (5/3/2021).
Selain itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Ketenagakerjaan, Syafei menuturkan banyak PHL yang mengalami kejadian penunggakan pembayaran. Untuk melunasi tunggakan satu keluarga, tentu dirasa akan memberatkan para PHL.
“Jadi mohon penjelasan dari pihak BPJS, kalau bisa jangan disatukan antara tunggakan tersebut dengan BPJS yang ingin didaftarkan dari pihak OPD,” ucap Syafei.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, dr Rudy Widjajadi memaparkan tujuan diadakannya forum ini agar tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung program JKN-KIS. Selain itu diharapkan tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku terkait pelaksanaan program dan terwujudnya partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung sosialisasi fasilitas pendaftaran program JKN-KIS sehingga terwujud Universal Coverage Health (UCH) tanpa diskriminasi.
“Maret 2021, Pangkalpinang jumlah penduduk sebanyak 216.396. Sudah JKN sebanyak 181.906 dan belum JKN sebanyak 34.490, untuk itu dukungan yang diharapkan kepada Dinas Sosial, Dinas Dukcapil yakni rekonsiliasi dan validasi data peserta PBPU kelas III yang dijamin oleh Pemerintah Daerah secara kesinambungan dan adanya perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang,” paparnya. (Reza/Eka)
