Pangkalpinang-Diskominfo :
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Muhammad Sopian menyatakan bahwa pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Senin (9/11/20).
“Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2021 difokuskan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi tantangan di tahun 2021,” kata Sopian
Menurutnya, prioritas belanja pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 ini lebih diutamakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan pemenuhan terhadap mandatory spending dan standar pelayanan minimal.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Kesatu Tahun 2020 DPRD Kota Pangkalpinang dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang
Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021, pada 15 Oktober lalu.
Selanjutnya RAPBD yang disampaikan akan dibahas bersama untuk disetujui dan disampaikan ke Gubernur guna dievaluasi, sehingga penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dilakukan tepat waktu.
Sumber: Diskominfo Kota Pangkalpinang.
Penulis: Bagja | Pio. Fotografer: Bagja. Editor: Zulfahmi
