Bawaslu Pangkalpinang Sosialisasikan PPID Demi Optimalkan Keterbukaan Informasi Publik Menuju Pemilu 2024
PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Pangkalpinang, Ida Kumala mengatakan dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi, tidak ada lagi hal-hal yang tidak transparan.
“Data kami Bawaslu otomatis berhubungan dengan pengawasan baik Pemilu Legislatif Presiden maupun pemilihan Wali Kota Pangkalpinang yang tersaji di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),” jelas Ida saat memberikan sambutan pada sosialisasi PPID Bawaslu Kota Pangkalpinang di Era Keterbukaan Informasi Publik menuju Pemilu 2024 di Fox Harris Hotel, Kamis (14/10/2021).
Dia menyebut, data yang tersaji di PPID merupakan data yang dibutuhkan masyarakat dan perguruan tinggi yang punya kepentingan terhadap data tersebut. Selain itu, diadakannya sosialisasi ini bertujuan agar dapat diterapkan pada pemilu tahun 2024 mendatang. Menurut dia pengawasan pemilu harus diserahkan kepada masyarakat karena paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Namun tindak lanjut tetap dilakukan oleh Bawaslu.
“Saya percaya bahwa kita Bawaslu dan KPU pasti bisa laksanakan tugas dan kewajiban apabila dibantu oleh stakeholder dan masyarakat, ” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, Sarbini mengatakan pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Bawaslu sebagai badan publik wajib memberikan informasi. Tidak ada informasi yang disimpan yang harusnya disampaikan namun ada batasan-batasannya yang termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan” uangkapnya.
Lanjutnya, berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang tidak dapat diakses oleh publik. Informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang bersifat ketat dan terbatas serta data informasi yang bersifat rahasia.
Kepala Komisi Informasi Daerah Bangka Belitung, Syawaludin menambahkan, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Informasi merupakan hak asasi manusia dan harus dilindungi oleh negara.
“Jika anda masih sulit mendapatkan imformasi publik berarti hak anda sebagai warga negara telah di kotori dan itu merupakan pelanggaran HAM, ” sebutnya.
Dia menuturkan, pelayanan informasi publik yang berkualitas dalam menghadapi pemilu satu diantaranya dengan menumbuhkan kepercayaan publik dengan keterbukaan informasi.
“Indikator kebahagiaan masyarakat dilihat dari sejauh mana kepercayaan publik terhadap pemerintah. Salah satunya yaitu wujud transparansi atau keterbukaan informasi, ” tuturnya. (eka/hesti)
Caption.
Sosialisasi PPID Bawaslu Kota Pangkalpinang di Era Keterbukaan Informasi Publik menuju Pemilu 2024 di Fox Harris Hotel, Kamis (14/10/2021)
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Penulis : Eka
Fotografer : Hesti
Editor : Ira/Zulfahmi
