PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Sekda Kota Pangkalpinang Radmida dawam mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) virtual percepatan stunting bergerak bersama untuk percepatan penurunan stunting yang diselenggarakan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Senin (23/8/2021).
Rakornas yang berlangsung selama dua hari pada 23-24 Agustus dibuka langsung oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dan diikuti sejumlah menteri diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
K.H Ma’ruf Amin mengatakan pentingnya kerja kolaborasi dan kolaboratif dalam percepatan penurunan stunting. Kerja kolaborasi adalah kunci karena intervensi percepatan penurunan stunting baik itu intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif merupakan m program kegiatan pada kementerian dan lembaga sesuai tupoksinya masing-masing. Bahkan pemerintah daerah tingkat satu, tingkat dua sampai pemerintahan desa juga memiliki berbagai program kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting. Dengan demikian intervensi yang sifatnya multisektor dan multi government level tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa kerja kolaborasi.
“Saya menyampaikan terima kasih penghargaan kepada para bupati, wali kota yang baru saja mengatakan komitmennya untuk melakukan percepatan penurunan stunting di wilayahnya. Komitmen saudara-saudara sangatlah diperlukan karena dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas sehingga semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk penurunan stunting. Komitmen saudara-saudara sejalan dengan presiden dan wakil presiden untuk melakukan percepatan penurunan stunting hingga 14 persen tahun 2024. Kita semua harus bertekad dan bekerja keras agar target ini dapat dicapai. ” ujarnya.
Menurut Peraturan Presiden 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, strategi nasional percepatan penurunan stunting mengacu pada STRANAS (Acuan Dalam Rangka Menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting) dengan fokus target 14 persen pada tahun 2024 nanti. Ada lima pilar yang di paparkan oleh Kepala BKKBN RI ini untuk menjadi acuan kedepan yakni peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
Dalam Perpres ini BKKBN menyusun Rencana Aksi Nasional pendekatan di tingkat keluarga untuk melengkapi pilar STRANAS yang sudah ada dengan melakukan lendataan keluarga beresiko stunting dan menekankan untuk Pasangan Usia Subur (PUS) serta calon pasangan pengantin harus mendapat perhatian sejak dini. Melakukan survei terhadap keluarga berisiko stunting dan pentingnya melakukan suatu audit dalam kasus stunting.
“penyelenggaraan percepatan penurunan stunting tentu di tahun-tahun yang lalu ada prioritas-prioritas kabupaten sekitar 160 kabupaten/kota pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ada sekitar 360 kabupaten/kota dan Insyaallah pada tahun 2022-2024 maka akan seluruh kabupaten/kota bisa dilibatkan agar perluas stunting bisa lebih merata, adil dan juga secara masif,” ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
“Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) memiliki lima tingkat yaitu tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan dan tingkat desa. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sangat penting dan kita susun dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat, nanti pelaporan akan disampaikan dua kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” tambahnya.
Trend perfalensi balita stunting menurun sejak tahun 2013. Laporan survei Status Gizi Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukkan perfalensi turun tiga persen dari tahun 2018 yakni menjadi 27,76 persen penurunan dari prefalensi ini terlaksana karena tentunya komitmen presiden, wakil presiden yang juga diikuti oleh seluruh pemimpin kementerian dan lembaga juga pemimpin daerah provinsi, kabupaten/kota, termasuk juga di tingkat desa dan kelurahan.
Isi pernyataan dan penandatangan komitmen kepala daerah untuk pelaksanaan percepatan penurunan anak kerdil (Stunting) oleh perwakilan kepala daerah dari 154 kabupaten/kota prioritas stunting tahun 2022, meliputi :
1. Melakukan pemetaan program kegiatan dan sumber pembiayaan terkait percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) hingga tingkat desa, kelurahan di daerah. (Burhanudin, Bupati Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
2. Melaksanakan pertemuan daerah percepatan penurunan anak kerdil (Stunting) bersama dengan seluruh organisasi perangkat daerah camat, kepala desa, lurah dan pihak terkait lainnya (Tjhai Chui Mie, Wali Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat)
3. Melakukan pengumpulan dan publikasi data anak kerdil (Stunting) serta program-program percepatan yang sudah dilakukan secara berkala dan menggunakan data sebagai dasar untuk melakukan perbaikan program (Ika Puspitasari, Wali Kota Mojokerto Provinsi JawaTimur)
4. Menyusun kebijakan dan melaksanakan kampanye perubahan perilaku dan komunikasi antara pribadi untuk percepatan penurunan anak kerdil (Stunting) (Aliong Mus Bupati Pulau Talibu Provinsi Maluku Utara)
5. Meningkatkan peran desa atau kelurahan dalam melakukan progres penurunan anak kerdil (stunting) di desa/kelurahan (Royke Octavian Roring Wali Kota Minahasa Provinsi Sulawesi Utara). (Winda/Restu/Maya).
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Penulis : Winda/Maya
Fotografer : Winda
Editor : Ira/Zulfahmi
