Pangkalpinang – Diskominfo
Pemerintah menggandeng dua BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai penanggung jawab hingga pendistribusian vaksin sampai ke masyarakat. Kedua badan tersebut, yakni Telkom dan Bio Farma. Untuk mengintegrasikan sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan juga menargetkan usia 18-59 tahun untuk masuk dalam program vaksinasi.
Masing-masing program, baik itu vaksin bantuan pemerintah maupun mandiri, ada beberapa proses yang harus dijalani seperti proses distribusi, pendaftaran serta vaksinasi, layanan vaksinasi dan proses penggabungan data.
“End to end process ini bukan sesuatu yang simpel dan mudah. Karena ini mungkin pertama kalinya kita punya hajatan sebesar ini, terutama di bidang health care ya,” kata Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero), Soleh Ayubi, dalam Webinar KPCPEN, dengan tema Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19, Selasa (24/11/2020).
Dia menerangkan, Bio Farma akan memastikan keamanan hingga ketersediaan vaksin yang akan dipantau secara digital. Sistem ini akan melabeli botol hingga tempat penyimpanan vaksin dengan barcode, yang menjadi model pertama di Asia Tenggara. Pada wadah penyimpanan, sistem digitalisasi juga akan memantau hingga pendistribusian vaksin.
“Ada informasi detail mengenai ID-nya, kapan akan expired, batch number-nya berapa, serial number-nya berapa, dan seterusnya ada. Selain itu masing cold room, chiller, truk dan motor ini akan dipasang sensor lokasi, sensor suhu dan untuk yang truk akan dipasang sensor perilaku. Kita akan tahu pasti, misalkan ada 83 truk, kita tahu masing-masing posisinya ada di mana, berdasarkan barcode tadi akan tahu di dalam truk isinya berapa, sedang di mana, menuju ke mana, kita akan tahu secara real time,” jelasnya.
Namun jumlah vaksin Covid-19 ini terbatas sehingga Bio Farma emastikan telah mengantisipasi nakal lembaga atau rumah sakit tertentu yang berniat menimbun vaksin. Soleh mengatakan, ada sistem Pre Order terutama yang distribusi sehingga akan diketahui permintaan real di lapangan. Selain itu, untuk masyarakat yang akan melakukan vaksinasi massal Covid-19 secara mandiri, akan dibagi menjadi tiga cara pendaftaran yakni pertama melalui aplikasi, kedua melalui website dan ketiga dengan proses manual langsung di lokasi tempat pemberian vaksin.
“Seperti yang saya sampaikan tadi vaksin ini sangat terbatas. Jadi tidak bisa misalkan satu klinik bilang saya request 100 juta dosis tanpa demand yang real. Ini juga dengan feature seperti ini tentu bisa meminimalkan penimbunan,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Digital Bisnis PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Fajrin Rasyid menambahkan, keseluruhan data saat ini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antar lembaga kementerian dan lembaga terkait. Mantan bos Bukalapak ini yakin dengan sistem yang tengah dibangun ini akan lebih mempermudah dan mempercepat proses vaksinasi. Pihaknya juga akan memonitor produksi hingga pendistribusian.
“Kita sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya, kementerian atau lembaga, operator telco untuk validitas calon penerima vaksin. “Nanti ketika vaksin sudah ada, kita akan memonitor produksi, bagaimana pengirimannya, jumlahnya dan di-matching-kan dengan kebutuhan vaksin tadi,” terangnya.
Fajrin menuturkan, sistem vaksinasi ini akan langsung memberikan data berdasarkan prioritas atau sasaran yang ditentukan oleh
Kemeterian Kesehatan. Sistem ini kemudian akan digunakan untuk program vaksin bantuan pemerintah maupun jalur mandiri sehingga orang yang terdaftar pada satu sistem, tidak terdaftar disistem lainnya.
