Rapat Evaluasi APBD 2026, Wali Kota Minta OPD Maksimalkan Pelayanan dan Realisasi Program
PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin memimpin langsung Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja, Fisik dan Keuangan APBD Kota Pangkalpinang di Ruang Pertemuan BAPPERIDA Kota Pangkalpinang, Senin (18/5/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Desy Ayutrisna, S.E., Plt. Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Budiyanto, Kepala BAPPERIDA Kota Pangkalpinang, Belly Jawari, Plt. Kepala Bakeuda, Syafarudin, perwakilan Bank Sumsel Babel Kota Pangkalpinang, kepala OPD, serta para camat di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
Prof. Saparudin menyampaikan bahwa rotasi pejabat eselon II yang telah dilakukan beberapa waktu lalu merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus amanah baru yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Rotasi ini tentu diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat Kota Pangkalpinang,” ujarnya.
Ia menegaskan setiap kepala OPD harus mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik kepada masyarakat.
“Setiap OPD harus memberi dampak nyata bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah,” katanya.
Selain itu, rapat evaluasi tersebut juga membahas realisasi pendapatan daerah serta capaian kinerja seluruh OPD sebagai bentuk pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan program pemerintah.
“Kita bekerja harus terkontrol dan terbuka. Masyarakat juga harus bisa menilai bagaimana kinerja pemerintah, baik secara administrasi maupun di lapangan,” ungkapnya.
Saparudin juga meminta seluruh kepala OPD memahami visi dan misi wali kota dan wakil wali kota, terutama terkait isu-isu prioritas yang menjadi perhatian masyarakat.
“Pengelolaan sampah, retribusi, dan program perumahan guru menjadi perhatian kita bersama dan harus terus dibenahi,” tegasnya.
Ia turut mengingatkan seluruh OPD agar bergerak cepat dan tanggap terhadap berbagai keluhan masyarakat. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan secara terbuka merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Pelaksanaan APBD harus berjalan secara transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi sehingga target APBD kita dapat terealisasi dengan baik,” pungkasnya.
Penulis : Benny/Maya
Editor : Ira/Dedy