PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 di ruang rapat Bapperida Kota Pangkalpinang, Kamis (19/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, camat dan lurah se-Kota Pangkalpinang, akademisi, serta unsur lintas sektor mengikuti forum secara daring.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang strategis untuk menjaring saran dan masukan dari berbagai pihak, mulai dari instansi, lembaga terkait hingga kelompok organisasi masyarakat.
“RKPD ini merupakan tahapan awal sekaligus penting dalam proses penyusunan. Di sinilah kita membuka ruang seluas-luasnya untuk menerima masukan sebagai bahan penyempurnaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil forum konsultasi publik akan menjadi referensi utama bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing. Dengan demikian, dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar lahir dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, penyusunan RKPD tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata. Dokumen tersebut harus hidup dan implementatif, serta mampu diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Jangan sampai hanya jadi dokumen. RKPD harus bisa dituangkan dalam kegiatan yang memiliki dampak, baik dalam peningkatan pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
RKPD 2027 juga akan menjadi pedoman utama pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di Pangkalpinang. Karena itu, penyusunannya harus bersifat aspiratif dan terbuka terhadap berbagai masukan. Ia mengingatkan agar proses perencanaan tidak mengulangi kesalahan yang sama di tahun-tahun sebelumnya.
“Harus ada perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Kita harus bergerak ke arah yang lebih baik,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penyelarasan RKPD dengan program pembangunan dan isu strategis pemerintah pusat, agar arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan kebijakan nasional.
Prof. Saparudin juga meminta peran aktif kelurahan dan kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Ia mendorong agar aparat di wilayah lebih responsif terhadap keluhan maupun kritik yang disampaikan warga.
Tak kalah penting, ia menegaskan agar seluruh OPD memperkuat sinergi dan kolaborasi.
Menurutnya, setiap program pemerintah memiliki keterkaitan lintas sektor sehingga membutuhkan kerja sama yang solid antarperangkat daerah.
Penulis : Ira/Seftia
Editor : Dedy/Ira
