PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Perumahan dan Permukiman menerima alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 Tahap I sebanyak 300 unit dari pemerintah pusat. Namun, dari hasil verifikasi awal, jumlah penerima yang dinyatakan memenuhi syarat atau eligible baru mencapai 131 unit.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya TA 2026 yang digelar di Ruang Rapat Bapperida, Jumat (30/1/2026).
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menyampaikan bahwa BSPS merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah kota, kata dia, terus berupaya aktif mengusulkan bantuan perumahan kepada pemerintah pusat.
Beberapa waktu lalu, Ia bersama organisasi perangkat daerah terkait telah bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Perumahan Rakyat untuk menyampaikan usulan bantuan. Awalnya, usulan yang diajukan sekitar 400 unit. Namun setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh tim, jumlah usulan meningkat menjadi 602 unit rumah.
“Dari hasil verifikasi tahap pertama, yang dinyatakan memenuhi syarat baru 131 unit, sementara alokasi dari pusat sebanyak 300 unit. Artinya masih ada sisa 169 unit yang harus kita kejar agar sesuai target,” jelasnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Prof. Saparudin mengumpulkan para camat dan lurah untuk berkoordinasi langsung. Mereka diminta turun ke wilayah masing-masing guna meninjau dan memastikan kembali data rumah tidak layak huni benar-benar sesuai kriteria sehingga sisa alokasi BSPS dapat terpenuhi.
Menurutnya, kelurahan menjadi ujung tombak penting dalam menyukseskan program ini, dengan dukungan RT dan RW dalam menyediakan data sosial masyarakat yang akurat dan valid.
“Kita kejar sisa alokasi ini. Dengan bantuan rumah layak huni, masyarakat bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Ini bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat melalui berbagai program pusat yang kita perjuangkan,” ujarnya.
Pemkot Pangkalpinang juga menargetkan penyelesaian penanganan rumah tidak layak huni secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Diharapkan, dalam dua hingga tiga tahun mendatang, sekitar 2.000 rumah tidak layak huni di Pangkalpinang dapat terbantu melalui program-program nasional tersebut.
Turut hadir dalam Rapat Koordinasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perkim, dan Kepala BPS Kota Pangkalpinang.
Penulis : Ira/Maya
Editor : Dedy/Ira
