Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hanya Untuk Pelayanan Dasar Tertentu

Pangkalpinang- Diskominfo

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sedangkan pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Tujuan disusunnya SPM ini selain sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat; menjamin hak masyarakat dalam menerima suatu layanan, juga digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan,alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanannya, serta terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai beberapa SPM yang wajib dilaksanakan sesuai dengan urusan wajib pelayanan masing-masing, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang juga memiliki SPM yang wajib dilaksanakan.SPM ini didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika dan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Batas waktu pencapaian dari  SPM yang sejatinya berakhir pada tahun 2014 ini, apabila belum tercapai di tahun itu maka SPM harus dijadikan landasan dalam perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

Hasan Basry.SH selaku Kepala Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang saat temui di ruang kerjanya, Kamis (23/3/2017) menuturkan bahwa rancangan peraturan pemerintan terbaru yang akan mengatur Standar Pelayanan Minimal akan segera disahkan menjadi peraturan Pemerintah sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Rancangan PP tersebut SPM yang menjadi skala prioritas dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah hanya yang menitikberatkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

  1. Urusan wajib Pendidikan
  2. Urusan Wajib Kesehatan
  3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  5. Urusan Wajib Ketertiban Umum dan Linmas
  6. Urusan Wajib Sosial

“Rancangan PP itu akan segera disahkan, kemungkinan efektifnya mulai tahun 2018,” kata Hasan Basry, SH. Sedangkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan urusan wajib namun bukan pelayanan dasar dan terkait dengan urusan pilihan , tetap bisa dilaksanakan namun bukan menjadi skala prioritas. “Begitu disahkan, kami akan mensosialisasikan PP tersebut kepada OPD se-Kota Pangkalpinang,” imbuhnya.(Yul/Mu)

 

 

Sumber: 
Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang
Penulis: 
Mu/Yul
Fotografer: 
Yul
Editor: 
Zulfahmi

Berita

Insert Photo : Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar rapat terkait pencegahan virus corona dengan para pemuka agama di Kota Pangkalpinang, Kamis (26/3/2020) di Lantai 3 Gedung Tudungsaji Kantor Walikota Pangkalpinang.
30/03/2020 | Pio
Pangkalpinang-Diskominfo: Dalam rangka memutuskan rantai penyebaran virus corona atau covid-19 ditengah masyarakat, Pemerintah Kota Pangkalpinang...
Insert Photo : Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil saat menghadiri rapat terkait penutupan bandara dan pelabuhan dalam rangka antisipasi penyebaran virus corona atau covid 19, Kamis (26/3/2020)bertempat di lantai 2 (dua) Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
30/03/2020 | Pio
Pangkalpinang-Diskominfo: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menggelar rapat terkait penutupan bandara dan pelabuhan dalam...
Insert Photo : Apel Siaga Terkait Penyuluhan Kepada Masyarakat dalam Pencegahan Virus Corona atau Covid-19 di Kota Pangkalpinang, Senin (23/3/2020) di Halaman Polresta Kota Pangkalpinang
26/03/2020 | Beni
Pangkalpinang-Diskominfo:   Dalam rangka antisipasi penyebaran virus corona atau covid-19 yang sedang merebak diberbagai daerah di...
Insert Photo : Kepala Dinas Perindag, Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang, Agus Pendi
26/03/2020 | Pio
Pangkalpinang-Diskominfo : Informasi terkait adanya penutupan pasar yang merebak beberapa hari ini dikalangan masyarakat khususnya para pedagang...
Insert Photo : Tim terpadu  yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang, TNI,Polri  serta stakeholder lainnya untuk melakukan razia ke beberapa tempat hiburan yang ada di Kota Pangkalpinang, Kamis (19/3/2020) malam.
20/03/2020 | Pio
Pangkalpinang-Diskominfo : Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat serius dalam pencegahan virus coronan atau covid-19, salah satunya membentuk Tim...

Pages