Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hanya Untuk Pelayanan Dasar Tertentu

Pangkalpinang- Diskominfo

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sedangkan pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Tujuan disusunnya SPM ini selain sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat; menjamin hak masyarakat dalam menerima suatu layanan, juga digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan,alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanannya, serta terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai beberapa SPM yang wajib dilaksanakan sesuai dengan urusan wajib pelayanan masing-masing, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang juga memiliki SPM yang wajib dilaksanakan.SPM ini didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika dan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Batas waktu pencapaian dari  SPM yang sejatinya berakhir pada tahun 2014 ini, apabila belum tercapai di tahun itu maka SPM harus dijadikan landasan dalam perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

Hasan Basry.SH selaku Kepala Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang saat temui di ruang kerjanya, Kamis (23/3/2017) menuturkan bahwa rancangan peraturan pemerintan terbaru yang akan mengatur Standar Pelayanan Minimal akan segera disahkan menjadi peraturan Pemerintah sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Rancangan PP tersebut SPM yang menjadi skala prioritas dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah hanya yang menitikberatkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

  1. Urusan wajib Pendidikan
  2. Urusan Wajib Kesehatan
  3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  5. Urusan Wajib Ketertiban Umum dan Linmas
  6. Urusan Wajib Sosial

“Rancangan PP itu akan segera disahkan, kemungkinan efektifnya mulai tahun 2018,” kata Hasan Basry, SH. Sedangkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan urusan wajib namun bukan pelayanan dasar dan terkait dengan urusan pilihan , tetap bisa dilaksanakan namun bukan menjadi skala prioritas. “Begitu disahkan, kami akan mensosialisasikan PP tersebut kepada OPD se-Kota Pangkalpinang,” imbuhnya.(Yul/Mu)

 

 

Sumber: 
Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang
Penulis: 
Mu/Yul
Fotografer: 
Yul
Editor: 
Zulfahmi

Berita

Insert Photo : Talkshow dengan narasumber Kepala Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, Suparlan Dulaspar, Rabu (6/11/2019) di Radio Eljhon Kota Pangkalpinang
14/11/2019 | Nova
Pangkalpinang-Diskominfo : Salah satu penyebab banjir yang ada di Kota Pangkalpinang adalah adanya air pasang dimana wilayah yang berada dititik...
Insert Photo : Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil berfoto bersama ASN Kota Pangkalpinang Usai Upacara Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10/2019) di Halaman Gedung Tudung Saji Kota Pangkalpinang
04/11/2019 | Ben
Pangkalpinang-Diskominfo: Pemuda yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja, pemuda yang beriman dan bertaqwa,...
Insert Photo : Pelantikan Direktur RSUD Depati Hamzah, Dr.Muhammad Fauzan oleh Walikota Pangkalpinang, Rabu (2/10/2019) di Ruang Pertemuan Walikota Pangkalpinang
03/10/2019 | Jo
Pangkalpinang-Diskominfo: Proses pergantian pejabat dilingkungan pemerintah merupakan hal yang biasa dilakukan, dan kali ini dilaksanakan di...
Insert Photo : Pengambilan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2019-2024, Senin (30/9/2019) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang
02/10/2019 | Ben
Pangkalpinang-Diskominfo : Ketua Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang, Sri Endang mengambil sumpah dan janji tiga orang pimpinan DPRD Kota...
Insert Photo : Talkshow Dengan Narasumber PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Yang di gelar Diskominfo Kota Pangkalpinang, Kamis (27/9/2019) di Radio Eljhon Kota Pangkalpinang
30/09/2019 | Nova
Pangkalpinang-Diskominfo : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang saat ini sedang membangun satu sumber air cadangan...

Pages