Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hanya Untuk Pelayanan Dasar Tertentu

Pangkalpinang- Diskominfo

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sedangkan pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Tujuan disusunnya SPM ini selain sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat; menjamin hak masyarakat dalam menerima suatu layanan, juga digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan,alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanannya, serta terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai beberapa SPM yang wajib dilaksanakan sesuai dengan urusan wajib pelayanan masing-masing, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang juga memiliki SPM yang wajib dilaksanakan.SPM ini didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika dan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Batas waktu pencapaian dari  SPM yang sejatinya berakhir pada tahun 2014 ini, apabila belum tercapai di tahun itu maka SPM harus dijadikan landasan dalam perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

Hasan Basry.SH selaku Kepala Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang saat temui di ruang kerjanya, Kamis (23/3/2017) menuturkan bahwa rancangan peraturan pemerintan terbaru yang akan mengatur Standar Pelayanan Minimal akan segera disahkan menjadi peraturan Pemerintah sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Rancangan PP tersebut SPM yang menjadi skala prioritas dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah hanya yang menitikberatkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

  1. Urusan wajib Pendidikan
  2. Urusan Wajib Kesehatan
  3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  5. Urusan Wajib Ketertiban Umum dan Linmas
  6. Urusan Wajib Sosial

“Rancangan PP itu akan segera disahkan, kemungkinan efektifnya mulai tahun 2018,” kata Hasan Basry, SH. Sedangkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan urusan wajib namun bukan pelayanan dasar dan terkait dengan urusan pilihan , tetap bisa dilaksanakan namun bukan menjadi skala prioritas. “Begitu disahkan, kami akan mensosialisasikan PP tersebut kepada OPD se-Kota Pangkalpinang,” imbuhnya.(Yul/Mu)

 

 

Sumber: 
Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang
Penulis: 
Mu/Yul
Fotografer: 
Yul
Editor: 
Zulfahmi

Berita

03/02/2020 | Nova
Pangkalpinang-Diskominfo: Penyebaran virus 2019-nCoV atau yang dikenal dengan nama virus corona ternyata tidak luput dari perhatian Pemerintah Kota...
Insert Photo : Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil menerima kunjungan anggota Baznas RI dalam rangka silaturahmi, Kamis (16/1/2020) di Rumah Dinas Walikota Pangkalpinang
21/01/2020 | Ben
Pangkalpinang-Diskominfo : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia mengunjungi Pemeritah Kota Pangkalpinang dan disambut langsung...
Insert Photo : Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil didampingi oleh Forkopinda memeriksa kesiapan para relawan dan kendaraan pada acara gelar apel siaga, Jumat (17/1/2020) di Halaman Kantor Walikota Pangkalpinang
20/01/2020 | Jo
Pangkalpinang-Diskominfo: Untuk menghadapi musim penghujan dan air pasang laut naik pada bulan februari mendatang, ratusan relawan bencana dan...
Insert Photo : Bollar yang dibangun di sepanjang jalan Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang
16/01/2020 | Nova, joao
Pangkalpinang-Diskominfo: Sejak tahun 2019 yang lalu Pemerintah Kota Pangkalpinang telah berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung...
Insert Photo : Kontes dan Bazar Durian yang di Prakarsai Dinas Pertanian Pemprove Bangka Belitung 2020, Sabtu (11/1/2020) di Halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
15/01/2020 | Jo
Pangkalpinang-Diskominfo:  Dinas Pertanian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mengelar Kontes dan Bazar Durian Bangka Belitung 2020, Sabtu (...

Pages