Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hanya Untuk Pelayanan Dasar Tertentu

Pangkalpinang- Diskominfo

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sedangkan pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Tujuan disusunnya SPM ini selain sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat; menjamin hak masyarakat dalam menerima suatu layanan, juga digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan,alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanannya, serta terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai beberapa SPM yang wajib dilaksanakan sesuai dengan urusan wajib pelayanan masing-masing, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang juga memiliki SPM yang wajib dilaksanakan.SPM ini didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika dan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Batas waktu pencapaian dari  SPM yang sejatinya berakhir pada tahun 2014 ini, apabila belum tercapai di tahun itu maka SPM harus dijadikan landasan dalam perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

Hasan Basry.SH selaku Kepala Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang saat temui di ruang kerjanya, Kamis (23/3/2017) menuturkan bahwa rancangan peraturan pemerintan terbaru yang akan mengatur Standar Pelayanan Minimal akan segera disahkan menjadi peraturan Pemerintah sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Rancangan PP tersebut SPM yang menjadi skala prioritas dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah hanya yang menitikberatkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

  1. Urusan wajib Pendidikan
  2. Urusan Wajib Kesehatan
  3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  5. Urusan Wajib Ketertiban Umum dan Linmas
  6. Urusan Wajib Sosial

“Rancangan PP itu akan segera disahkan, kemungkinan efektifnya mulai tahun 2018,” kata Hasan Basry, SH. Sedangkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan urusan wajib namun bukan pelayanan dasar dan terkait dengan urusan pilihan , tetap bisa dilaksanakan namun bukan menjadi skala prioritas. “Begitu disahkan, kami akan mensosialisasikan PP tersebut kepada OPD se-Kota Pangkalpinang,” imbuhnya.(Yul/Mu)

 

 

Sumber: 
Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang
Penulis: 
Mu/Yul
Fotografer: 
Yul
Editor: 
Zulfahmi

Berita

Insert Photo : Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil didampingi Sekda Kota Radmida Dawam saat meninjau langsung test CPNS yang di gelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)Kota Pangkalpinang, Rabu (5/2/2020) di UPT BKN Kota Pangkalpinang.
10/02/2020 | Jo
Pangkalpinang-Diskominfo : Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil menjamin tidak akan ada punggutan liar dalam penerimaan tes CPNS Tahun 2020 ini....
Insert Photo : Kegiatan Membentuk Gerakan Menekan Angka Stunting dengan tema, Ayo Cegah dan Tangani Stunting Bersama Untuk Wujudkan Generasi Emas yang Berkualitas digagas Tim Penggerak PKK  tingkat Provinsi Bangka Belitung, Rabu (29/1/2020) di Hotel  Soll Marina Bangka Tengah
05/02/2020 | Ben
Pangkalpinang-Diskominfo : Apa yang dimaksud dengan stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia < 2 tahun akibat kekurangan...
Insert Photo : Ruang Informasi Pelayanan Asuransi Jasa Raharja Cabang Bangka Belitung
05/02/2020 | Nova
Pangkalpinang-Diskominfo : Kecelakaan lalu lintas baik di darat, laut maupun udara merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan tidak diinginkan...
Insert Photo :DPRD Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Paripurna ke delapan pada Masa Persidangan ke 2 Tahun 2020 untuk mendengar pandangan umum fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang,Senin (13/1/2020) di ruang sidang paripurna DPRD Kota Pangkalpinang.
03/02/2020 | Ben
Pangkalpinang-Diskominfo : DPRD Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Paripurna ke delapan pada Masa Persidangan ke 2 Tahun 2020 untuk mendengar...
Insert Photo : Pelantikan 21 Orang ASN di Lingkup Kota Pangkalpinang,Jumat (24/1/2020) diruang Pertemuan Walikota Pangkalpinang
03/02/2020 | Jo
Pangkalpinang-Diskominfo: Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil baru-baru ini melantik sebanyak 21 orang pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah...

Pages