Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hanya Untuk Pelayanan Dasar Tertentu

Pangkalpinang- Diskominfo

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sedangkan pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Tujuan disusunnya SPM ini selain sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat; menjamin hak masyarakat dalam menerima suatu layanan, juga digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan,alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanannya, serta terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai beberapa SPM yang wajib dilaksanakan sesuai dengan urusan wajib pelayanan masing-masing, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang juga memiliki SPM yang wajib dilaksanakan.SPM ini didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika dan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Batas waktu pencapaian dari  SPM yang sejatinya berakhir pada tahun 2014 ini, apabila belum tercapai di tahun itu maka SPM harus dijadikan landasan dalam perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

Hasan Basry.SH selaku Kepala Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang saat temui di ruang kerjanya, Kamis (23/3/2017) menuturkan bahwa rancangan peraturan pemerintan terbaru yang akan mengatur Standar Pelayanan Minimal akan segera disahkan menjadi peraturan Pemerintah sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Rancangan PP tersebut SPM yang menjadi skala prioritas dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah hanya yang menitikberatkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

  1. Urusan wajib Pendidikan
  2. Urusan Wajib Kesehatan
  3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  5. Urusan Wajib Ketertiban Umum dan Linmas
  6. Urusan Wajib Sosial

“Rancangan PP itu akan segera disahkan, kemungkinan efektifnya mulai tahun 2018,” kata Hasan Basry, SH. Sedangkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan urusan wajib namun bukan pelayanan dasar dan terkait dengan urusan pilihan , tetap bisa dilaksanakan namun bukan menjadi skala prioritas. “Begitu disahkan, kami akan mensosialisasikan PP tersebut kepada OPD se-Kota Pangkalpinang,” imbuhnya.(Yul/Mu)

 

 

Sumber: 
Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang
Penulis: 
Mu/Yul
Fotografer: 
Yul
Editor: 
Zulfahmi

Berita

Insert Photo : Rakor Terkait putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Selasa (10/3/2020) di Ruang Rapat Walikota Pangkalpinang
12/03/2020 | Pio
Pangkalpinang-Diskominfo: Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil melaksanakan rapat koordinasi dengan para pimpinan OPD di Pemerintah Kota...
Insert Photo :Makan Malam Bersama Anak Yatim Piatu yang digagas oleh Pemuda Muhammadiyah berkolaborasi dengan Walikota Pangkalpinang, Sabtu (7/3/2020) di Rumah Dinas Walikota Pangkalpinang
11/03/2020 | Pio
Pangkalpinang-Diskominfo: Sore itu terlihat dua buah robot transformer yang sangat disukai anak-anak dihadirkan dalam kegiatan makan bersama anak...
Insert Photo : Walikota didampingi sekda dan forkominda saat menandatangani prasasti peresmian Taman Dealova dan ruang publik fitnes outdoor bantuan dari Kemenpora RI, Jumat (6/3/2020) di Taman Dealova Jalan Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang
10/03/2020 | Pio
Pangkalpinang-Diskominfo: Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil atau yang biasa dipanggil Molen baru-baru ini meresmikan Taman Dealova dan ruang...
Insert Photo : Pembukaan Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kecamatan ke-28, Jumat (6/3/2020) di Halaman Kantor Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang
10/03/2020 | Jasman
Pangkalpinang-Diskominfo: Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang baru-baru ini menggelar Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)  ke-28 yang berisi...
Insert Photo : Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar kegiatan Orientasi bagi Pendidik Sebaya Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R), Rabu (19/02/2020) di Sun Hotel Kota Pangkalpinang.
02/03/2020 | Ben
Pangkalpinang-Diskominfo : Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar...

Pages