Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hanya Untuk Pelayanan Dasar Tertentu

Pangkalpinang- Diskominfo

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sedangkan pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Tujuan disusunnya SPM ini selain sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat; menjamin hak masyarakat dalam menerima suatu layanan, juga digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan,alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanannya, serta terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai beberapa SPM yang wajib dilaksanakan sesuai dengan urusan wajib pelayanan masing-masing, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang juga memiliki SPM yang wajib dilaksanakan.SPM ini didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika dan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Batas waktu pencapaian dari  SPM yang sejatinya berakhir pada tahun 2014 ini, apabila belum tercapai di tahun itu maka SPM harus dijadikan landasan dalam perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

Hasan Basry.SH selaku Kepala Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang saat temui di ruang kerjanya, Kamis (23/3/2017) menuturkan bahwa rancangan peraturan pemerintan terbaru yang akan mengatur Standar Pelayanan Minimal akan segera disahkan menjadi peraturan Pemerintah sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Rancangan PP tersebut SPM yang menjadi skala prioritas dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah hanya yang menitikberatkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

  1. Urusan wajib Pendidikan
  2. Urusan Wajib Kesehatan
  3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  5. Urusan Wajib Ketertiban Umum dan Linmas
  6. Urusan Wajib Sosial

“Rancangan PP itu akan segera disahkan, kemungkinan efektifnya mulai tahun 2018,” kata Hasan Basry, SH. Sedangkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan urusan wajib namun bukan pelayanan dasar dan terkait dengan urusan pilihan , tetap bisa dilaksanakan namun bukan menjadi skala prioritas. “Begitu disahkan, kami akan mensosialisasikan PP tersebut kepada OPD se-Kota Pangkalpinang,” imbuhnya.(Yul/Mu)

 

 

Sumber: 
Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang
Penulis: 
Mu/Yul
Fotografer: 
Yul
Editor: 
Zulfahmi

Berita

Insert Photo :Ikatan  Dokter Indonesia (IDI) cabang Pangkalpinang baru-baru ini menggelar Simposium dengan tema penanganan dan kesiapsiagaan terhadap Covid-19, Sabtu (14/3/2020) di Auditorium Rumah Sakit Kalbu Intan Medika Kota Pangkalpinang.
16/03/2020 | Lambok
Pangkalpinang-Diskominfo: Ikatan  Dokter Indonesia (IDI) cabang Pangkalpinang baru-baru ini menggelar Simposium dengan tema penanganan dan...
Insert Photo :Turnamen Bulutangkis Cheng Beng Cup 2020 yang diselenggarakan oleh PBVSI Bangka Belitung,Jumat (13/3/2020) di Gelanggang Olahraga City Sport Kota Pangkalpinang
16/03/2020 | Lambok
Pangkalpinang-Diskominfo: Sebanyak 257 atlet se-Bangka Belitung mengikuti ajang turnamen bulutangkis cheng beng cup 2020 yang diselenggarakan oleh...
Insert Photo :Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang menggelar Workshop terkait pengumpulan dan pengolahan data sektoral, Rabu (11/3/2020) di Hotel Puri 56 Kota Pangkalpinang
16/03/2020 | pio
Pangkalpinang-Diskominfo: Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang menggelar Workshop terkait...
Insert Photo : Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Kesehatan menggelar Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dengan melaksanakan senam bersama dan gotong royong membersihkan lingkungan, Jumat (13/3/2020) di Perumahan Tampuk Pinang Pura Kota Pangkalpinang
13/03/2020 | Pio
Pangkalpinang-Diskominfo: Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus corona atau covid-19, Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui...
Insert Photo : Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi terkait pencegahan dan pengendalian Infekasi Coronavirus tingkat Kota Pangkalpinang, Kamis (12/3/2020) di ruang Pertemuan BAPPEDA Kota Pangkalpinang
12/03/2020 | Pio
Pangkalpinang-Diskominfo: Dinas Kesahatan dan PPKB Kota Pangkalpinang menggelar Sosialisasi dan Koordinasi terkait pencegahan dan pengendalian...

Pages