Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hanya Untuk Pelayanan Dasar Tertentu

Pangkalpinang- Diskominfo

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sedangkan pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Tujuan disusunnya SPM ini selain sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat; menjamin hak masyarakat dalam menerima suatu layanan, juga digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan,alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanannya, serta terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai beberapa SPM yang wajib dilaksanakan sesuai dengan urusan wajib pelayanan masing-masing, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang juga memiliki SPM yang wajib dilaksanakan.SPM ini didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika dan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Batas waktu pencapaian dari  SPM yang sejatinya berakhir pada tahun 2014 ini, apabila belum tercapai di tahun itu maka SPM harus dijadikan landasan dalam perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

Hasan Basry.SH selaku Kepala Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang saat temui di ruang kerjanya, Kamis (23/3/2017) menuturkan bahwa rancangan peraturan pemerintan terbaru yang akan mengatur Standar Pelayanan Minimal akan segera disahkan menjadi peraturan Pemerintah sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Rancangan PP tersebut SPM yang menjadi skala prioritas dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah hanya yang menitikberatkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

  1. Urusan wajib Pendidikan
  2. Urusan Wajib Kesehatan
  3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  5. Urusan Wajib Ketertiban Umum dan Linmas
  6. Urusan Wajib Sosial

“Rancangan PP itu akan segera disahkan, kemungkinan efektifnya mulai tahun 2018,” kata Hasan Basry, SH. Sedangkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan urusan wajib namun bukan pelayanan dasar dan terkait dengan urusan pilihan , tetap bisa dilaksanakan namun bukan menjadi skala prioritas. “Begitu disahkan, kami akan mensosialisasikan PP tersebut kepada OPD se-Kota Pangkalpinang,” imbuhnya.(Yul/Mu)

 

 

Sumber: 
Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang
Penulis: 
Mu/Yul
Fotografer: 
Yul
Editor: 
Zulfahmi

Berita

Insert Photo : Petugas Damkar Melakukan Penyemprotan menggunakan air setelha itu baru dilakukan penyemprotan disinpektan ke sudut bangunan sebagai upaya sterilisasi pencegahan virus corona,Kamis (19/3/2020) di Gedung Tudung Saji Kantor Walikota Pangkalpinang
19/03/2020 | Pio
Pangkalpinang-Diskominfo : Dalam rangka penanganan virus corona atau covid-19 yang tengah merebak sekarang ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang...
Insert Photo : Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil saat memberi sambutan pada suatu kegiatan terkait penanganan Virus Corona
18/03/2020 | Nova
Pangkalpinang-Diskominfo: Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil menghimbau kepada para Apartur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota...
Insert Photo :Rapat Sosialisasi terkait penutupan tiga lokalisasi yang berada di kawasan Teluk Bayur, Parit Enam dan Kawasan Pasir Padi, Selasa (17/3/2020) di Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
17/03/2020 | Pio
Pangkalpinang-Diskominfo: Pemerintah Kota Pangkalpinang baru-baru ini menggelar rapat sosialisasi terkait penutupan tiga lokalisasi yang berada di...
Insert Photo : Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, Iwansyah di dampingi oleh Ahmad Elvian saat meninjau stan pameran sejarah yang diselenggaran di Transmart Mall Kota Pangkalpinang, Senin (9/3/2020)
17/03/2020 | Ben
Pangkalpinang-Diskominfo : Pembelajaran sejarah hanya dilakukan diruang kelas secara monoton sehingga para siswa tidak mendapatkan pengalaman...
Insert Photo : Tim TPID sedang melakukan pemantauan stok gula pasir di salah satu ditributor gula pasir di Kota Pangkalpinang, Rabu (11/3/2020)
17/03/2020 | Pio
Pangkalpinang-Diskominfo: Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pangkalpinang melakukan pemantauan...

Pages