Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hanya Untuk Pelayanan Dasar Tertentu

Pangkalpinang- Diskominfo

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sedangkan pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Tujuan disusunnya SPM ini selain sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat; menjamin hak masyarakat dalam menerima suatu layanan, juga digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan,alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanannya, serta terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai beberapa SPM yang wajib dilaksanakan sesuai dengan urusan wajib pelayanan masing-masing, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang juga memiliki SPM yang wajib dilaksanakan.SPM ini didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika dan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Batas waktu pencapaian dari  SPM yang sejatinya berakhir pada tahun 2014 ini, apabila belum tercapai di tahun itu maka SPM harus dijadikan landasan dalam perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

Hasan Basry.SH selaku Kepala Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang saat temui di ruang kerjanya, Kamis (23/3/2017) menuturkan bahwa rancangan peraturan pemerintan terbaru yang akan mengatur Standar Pelayanan Minimal akan segera disahkan menjadi peraturan Pemerintah sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Rancangan PP tersebut SPM yang menjadi skala prioritas dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah hanya yang menitikberatkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

  1. Urusan wajib Pendidikan
  2. Urusan Wajib Kesehatan
  3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  5. Urusan Wajib Ketertiban Umum dan Linmas
  6. Urusan Wajib Sosial

“Rancangan PP itu akan segera disahkan, kemungkinan efektifnya mulai tahun 2018,” kata Hasan Basry, SH. Sedangkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan urusan wajib namun bukan pelayanan dasar dan terkait dengan urusan pilihan , tetap bisa dilaksanakan namun bukan menjadi skala prioritas. “Begitu disahkan, kami akan mensosialisasikan PP tersebut kepada OPD se-Kota Pangkalpinang,” imbuhnya.(Yul/Mu)

 

 

Sumber: 
Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang
Penulis: 
Mu/Yul
Fotografer: 
Yul
Editor: 
Zulfahmi

Berita

Insert Photo : Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar rapat pembentukan Panitia HUT RI, Selasa (7/7/20) di Operation Room (OR) Gedung Tudung Saji Kota Pangkalpinang.
08/07/2020 | Pio
Pangkalpinang-Diskominfo : Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-75, Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Badan Kesatuan...
Insert Photo :Wali Kota Pangkalpinang beserta jajaran melakukan kunjungan dan silaturahmi ke redaksi Babel Pos, Selasa (7/7/20) di Gedung Graha Pena Bangka
07/07/2020 | Bagja
Pangkalpinang-Diskominfo : Untuk mengubah pola kebiasaan diperlukan strategi jitu dalam membuat kebijakannya dan sebagai contoh permasalahan yang...
Insert Photo : Wali Kota Pangkalpinang, Molen, didampingi Sekda dan Kadiskominfo tengah berdiskusi bersama CEO Babel Pos Grup, Selasa (7/7/20), di Gedung Graha Pena Bangka
07/07/2020 | Bagja
Pangkalpinang-Diskominfo : Maulan Aklil selaku Wali Kota Pangkalpinang, meminta partisipasi dan dukungan media untuk mengawal suksesnya kebijakan...
Insert Photo : Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil beserta jajarannya bersilaturahmi ke Kantor PWI Babel, Selasa (7/7/2020) di Jalan Balai, Kel.Batin Tikal Kec.Taman Sari Kota Pangkalpinang
07/07/2020 | Septia
Pangkalpinang-Diskominfo : Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil  atau biasa di sapa Molen melakukan kunjungan ke Kantor Persatuan Wartawan...
Insert Photo :Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Suryo Kusbandoro Memimpin  Rapat teknis dan focus discussion grup terkait Revitalisasi Pasar Pagi Kampung Melayu yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan dan  Senin (6/7) di ruang Rapat Kantor Walikota Pangkalpinang.
06/07/2020 | Septia/Bagja
Pangkalpinang-Diskominfo : Keberadaan pasar pagi Kota Pangkalpinang yang saat ini antara para pedagang dan parkir masih belum teratur dan...

Pages