Pemkot Terapkan Nilai Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Ajukan Raperda

Pangkalpinang-Diskominfo:

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil, mengatakan bahwa raperda yang diajukan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam Propemperda tahun 2021 telah sejalan dengan konsep negara hukum. Di mana prinsip pengajuan raperda ini harus sesuai dengan nilai Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis, Kamis (8/10/20) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang

"Propemperda tahun 2021 telah sesuai dengan konsep negara hukum, di mana prinsip pengajuan raperda harus sesuai dengan nilai-nilai Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis" kata Molen

Landasan Yuridis didasarkan pada pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan keharusan mengikuti tata cara tertentu.

Landasan dalam nilai Sosiologis mencerminkan kenyataan penerimaan hukum dalam masyarakat, dan Landasan nilai Filosofis menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, dan apa yang menjadi cita hukum (rechtsidee).

Secara konseptual sulit untuk menyatukan ketiga nilai tersebut, karena ketiga nilai tersebut merupakan nilai yang saling tegak lurus dan tidak dapat dikesampingkan oleh yang satu dengan yang lainnya, seperti halnya nilai keadilan dan nilai kepastian hukum. Jika nilai keadilan diutamakan maka ia akan mengenyampingkan nilai kepastian hukum begitu juga sebaliknya.

Selaras dengan hal tersebut Undang-Undang Pemerintah Daerah telah memberikan batasan terhadap pembentukan raperda yang akan dibentuk, adapun larangan tersebut bersifat normatif limitatif. Setiap raperda yang dibentuk dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan.   

Disamping memperhatikan ketiga landasan tersebut di atas, menurut Molen mengutip Prof. Bagir Manan, bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan asas formil dan asas materiil.

"Bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan asas formil dan asas materiil" ujar Molen

Adapun asas formil meliputi antara lain :  asas tujuan yang jelas; asas organ/lembaga yang tepat;asas perlunya peraturan;asas dapat dilaksanakan; dan asas konsensus.

Sedangkan asas materiil meliputi meliputi : asas terminology dan sistematika yang benar;asas dapat dikenali;asas perlakuan yang sama di bawah hukum; asas kepastian hukum; dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu.

 

Sumber: 
Diskominfo Kota Pangkalpinang
Penulis: 
Bagja | Muarofah
Fotografer: 
Bagja
Editor: 
Zulfahmi

Berita

Wali Kota Pangkalpinang hadiri peresmian gedung baru Polres Pangkalpinang
16/12/2020 | Reza, Coy
PANGKALPINANG, DISKOMINFO - Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil bersama Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kapolda menekan...
Asisten Administrasi Umum, Erwandy (kanan) dan Kepala Inspektorat, Suhaimi (kiri) mengikuti peringatan Harkodia secara virtual, Rabu (16/12/2020) di ruang rapat kantor wali kota
16/12/2020 | Ira
PANGKALPINANG, DISKOMINFO - Pemerintah Kota Pangkalpinang menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) secara virtual di ruang rapat...
Insert Photo : Wal Kota bersama Pengurus BAMAG Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15/12/2020 | Lambok
  Pangkalpinang, Diskominfo - Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menghadiri pelantikan pengurus DPD Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga...
Insert Photo : Wali Kota secara simbolis menyerahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta PKH pada hari Selasa (15/12/20) di ruang pertemuan Gedung Tudung Saji Pangkalpinang.
15/12/2020 | Seftia
Pangkalpinang, Diskominfo - Pemerintah Kota Pangkalpinang memberikan program jaminan sosial berupa keikutsertaan program keluarga harapan (PKH)...
Insert Photo : Kasi Statistik Diskominfo Nurhayati, Analis Statistik, Marlena dan perwakilan Bappeda Suparlan ikut menyaksikan siaran langsung BPS Babel membahas Indeks Pembangunan Manusia, Selasa (15/12/20)
15/12/2020 | Ira
Pangkalpinang, Diskominfo - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memaparkan Rilis IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Prov Kep...

Pages