Pemkot Terapkan Nilai Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Ajukan Raperda

Pangkalpinang-Diskominfo:

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil, mengatakan bahwa raperda yang diajukan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam Propemperda tahun 2021 telah sejalan dengan konsep negara hukum. Di mana prinsip pengajuan raperda ini harus sesuai dengan nilai Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis, Kamis (8/10/20) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang

"Propemperda tahun 2021 telah sesuai dengan konsep negara hukum, di mana prinsip pengajuan raperda harus sesuai dengan nilai-nilai Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis" kata Molen

Landasan Yuridis didasarkan pada pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan keharusan mengikuti tata cara tertentu.

Landasan dalam nilai Sosiologis mencerminkan kenyataan penerimaan hukum dalam masyarakat, dan Landasan nilai Filosofis menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, dan apa yang menjadi cita hukum (rechtsidee).

Secara konseptual sulit untuk menyatukan ketiga nilai tersebut, karena ketiga nilai tersebut merupakan nilai yang saling tegak lurus dan tidak dapat dikesampingkan oleh yang satu dengan yang lainnya, seperti halnya nilai keadilan dan nilai kepastian hukum. Jika nilai keadilan diutamakan maka ia akan mengenyampingkan nilai kepastian hukum begitu juga sebaliknya.

Selaras dengan hal tersebut Undang-Undang Pemerintah Daerah telah memberikan batasan terhadap pembentukan raperda yang akan dibentuk, adapun larangan tersebut bersifat normatif limitatif. Setiap raperda yang dibentuk dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan.   

Disamping memperhatikan ketiga landasan tersebut di atas, menurut Molen mengutip Prof. Bagir Manan, bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan asas formil dan asas materiil.

"Bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan asas formil dan asas materiil" ujar Molen

Adapun asas formil meliputi antara lain :  asas tujuan yang jelas; asas organ/lembaga yang tepat;asas perlunya peraturan;asas dapat dilaksanakan; dan asas konsensus.

Sedangkan asas materiil meliputi meliputi : asas terminology dan sistematika yang benar;asas dapat dikenali;asas perlakuan yang sama di bawah hukum; asas kepastian hukum; dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu.

 

Sumber: 
Diskominfo Kota Pangkalpinang
Penulis: 
Bagja | Muarofah
Fotografer: 
Bagja
Editor: 
Zulfahmi

Berita

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menyerahkan secara simbolis bonus kepada atlet POPDA di ruang OR kantor wali kota, Jumat 18/12/2020.
18/12/2020 | Ira
PANGKALPINANG, DISKOMINFO - Sebanyak 71 atlet POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) Kota Pangkalpinang diberi bonus dari Pemerintah Kota...
Peresmian Gerai J.CO Donuts 18/12/2020
18/12/2020 | Coy
PANGKALPINANG, DISKOMINFO - Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) meresmikan gerai J.CO Donuts yang berlokasi di BTC (Bangka Trade Center),...
Ustadz dan Ustadzah menandatangani pencairan insentif semester II tahun 2020 di ruang OR kantor wali kota, Jumat (17/2/2020).
17/12/2020 | Reza
PANGKALPINANG, DISKOMINFO - Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil merencanakan ingin membangun masjid berlapis timah. Hal ini diutarakan Molen, sapaan...
Molen membacakan sambutan atas Keputusan DPRD terhadap dua Raperda yang telah diajukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kamis (17/12), di Ruang Sidang Paripurna.
17/12/2020 | Bagja
PANGKALPINANG, DISKOMINFO - Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengatakan, perempuan memiliki kontribusi penting dalam kemajuan peradaban....
Rapat Paripurna Kesepuluh Masa Persidangan I Tahun 2020 DPRD Kota Pangkalpinang, Kamis (17/12) di Ruang Sidang Paripurna.
17/12/2020 | Bagja
PANGKALPINANG, DISKOMINFO - Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) mengatakan, pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat...

Pages