Pangkalpinang-Diskominfo :
Pemerintah terus berupaya menekan laju penyebaran Covid-19 dengan mempersiapkan program vaksin sebaik-baiknya. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara transparan dan pemerintah terus melakukan sosialisasi maupun pertemuan-pertemuan dengan para pakar, seperti ITAGI, IDI, bahkan sejak awal perjalanan pelaksanaan vaksin.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir menegaskan, semua pakar dilibatkan dalam penanganan Covid-19 dan untuk transaparansi pelaksanaan vaksinasi akan disiapkan infrastruktur sistem satu data.
“semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan COVID-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia, kata Erick Thohir dalam acara webinar dengan tema “Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19” yang diselenggarakan KPCPEN, Selasa (24/11/2020).
Membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin Covid-19, terdapat lima tujuan utama untuk hal itu, yakni mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data. Menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. Memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin dan memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.
Pemerintah juga telah menyiapkan dua skema vaksinasi yaitu, skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, Aparat Hukum, dan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran, kedua adalah skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan.
Erick mengatakan, kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri sangat penting dan diharapkan, karena pada kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, diharapkan dapat membantu pemerintah membayar vaksinasi sendiri.
”melihat penduduk Indonesia yang sangat besar, sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri”, ujarnya.
Disamping itu, pemerintah juga memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Tujuan penggunaan teknologi ini adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses. Dikatakan Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero), Soleh Ayubi menyampaikan proses pelaksanaan vaksinasi yang mungkin pertama kali dilakukan dibidang kesehatan bukan perkara yang mudah. Tentunya harus melibatkan banyak pihak dan mengikuti berbagai regulasi seperti regulasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta dukungan aparat keamanan. Untuk itulah pemanfaatan teknologi penting dilakukan.
“Proses-proses yang sebelumnya lama seperti, proses pendaftaran dan verifikasi, bisa dilakukan secara cepat. Dan yang terakhir kita berupaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksinnya maupun kualitas pelayanannya”, tutur Soleh.
Dia menambahkan, Bio Farma dan anak perusahaannya ditugaskan melakukan distribusi sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi. Bahkan juga akan dilibatkan ke dalam proses yang lain. Berkaitan dengan vaksin mandiri, tujuh BUMN Farmasi nantinya juga akan membuka layanan vaksinasi. Mereka juga diminta untuk melakukan pengadaan, pengemasan, dan pendistribusian vaksin COVID-19.
“Momentum ini sendiri menjadi lompatan bagi industri layanan kesehatan kita. Proses manual dalam industri layanan kesehatan kita, bisa kita otomatisasikan. Ini akan menciptakan ekosistem layanan Kesehatan digital nasional yang tentu di bawah regulasi Kemenkes dan BPOM. Harapannya kita ingin pasien menjadi pusatnya nanti sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang berfokus pada pasien”, jelasnya.
Sementara itu, Direktur Digital Bisnis PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Fajrin Rasyid menuturkan, Seluruh data penerima vaksin COVID-19 menjadi prioritas dan sedang dalam tahap pencocokan serta pengintegrasian antar kementerian dan lembaga terkait.
”Kita sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, dan Polri,” katanya.
Sistem ini nanti akan bisa memberikan data baik untuk program vaksin COVID-19 pemerintah maupun program mandiri. Menurut Fajrin, apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, tidak bisa lagi terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya, sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran. Sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Simulasi pertama dilakasanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (18/11) dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis (19/11) dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Fajrin menyebut, Pesiden menyampaikan secara umum sistem ini sudah berjalan baik dan terus memerlukan saran sehingga dapat terus dikembangkan.
