Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hanya Untuk Pelayanan Dasar Tertentu

Pangkalpinang- Diskominfo

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sedangkan pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Tujuan disusunnya SPM ini selain sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat; menjamin hak masyarakat dalam menerima suatu layanan, juga digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan,alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanannya, serta terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai beberapa SPM yang wajib dilaksanakan sesuai dengan urusan wajib pelayanan masing-masing, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang juga memiliki SPM yang wajib dilaksanakan.SPM ini didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika dan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Batas waktu pencapaian dari  SPM yang sejatinya berakhir pada tahun 2014 ini, apabila belum tercapai di tahun itu maka SPM harus dijadikan landasan dalam perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

Hasan Basry.SH selaku Kepala Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang saat temui di ruang kerjanya, Kamis (23/3/2017) menuturkan bahwa rancangan peraturan pemerintan terbaru yang akan mengatur Standar Pelayanan Minimal akan segera disahkan menjadi peraturan Pemerintah sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Rancangan PP tersebut SPM yang menjadi skala prioritas dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah hanya yang menitikberatkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

  1. Urusan wajib Pendidikan
  2. Urusan Wajib Kesehatan
  3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  5. Urusan Wajib Ketertiban Umum dan Linmas
  6. Urusan Wajib Sosial

“Rancangan PP itu akan segera disahkan, kemungkinan efektifnya mulai tahun 2018,” kata Hasan Basry, SH. Sedangkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan urusan wajib namun bukan pelayanan dasar dan terkait dengan urusan pilihan , tetap bisa dilaksanakan namun bukan menjadi skala prioritas. “Begitu disahkan, kami akan mensosialisasikan PP tersebut kepada OPD se-Kota Pangkalpinang,” imbuhnya.(Yul/Mu)

 

 

Sumber: 
Bagian Organisasi Kota Pangkalpinang
Penulis: 
Mu/Yul
Fotografer: 
Yul
Editor: 
Zulfahmi

Berita

Caption. (Pemkot Pangkalpinang) Dinas PUPR kerahkan ekskavator mengatasi sedimen dan mengangkat sampah di saluran Linggarjati, untuk menanggulangi genangan, Rabu (27/1/2021)
27/01/2021 | Ira, Reza, Pio
PANGKALPINANG, DISKOMINFO - Mengatasi genangan air saat hujan deras, Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas PUPR mengambil langkah cepat...
Caption. (Coy) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang Suryo Kusbandoro menerima secara simbolis penyerahan bantuan laptop dan modem dari PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) di ruang OR kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (27/1/2021).
27/01/2021 | Coy
PANGKALPINANG, DISKOMINFO - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang Suryo Kusbandoro menerima secara simbolis penyerahan...
Caption. (Reza) Asisten Administrasi Umum hadiri acara wisuda virtual sarjana angkatan VI & VII Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung di Ruang Pertemuan Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (27/01/2021). (REZA)
27/01/2021 | Eka
PANGKALPINANG, DISKOMINFO - Asisten Administrasi Umum Setda Kota Pangkalpinang, Erwandy menghadiri undangan wisuda virtual sarjana angkatan VI dan...
Caption. (lambok) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Suryo Subandoro didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sarbini mengikuti webinar dengan tema akses internet mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di desa, selasa (26/1/2021) bertempat di ruang pertemuan lantai 2 kantor Wali Kota Pangkalpinang.
26/01/2021 | Seftia
  PANGKALPINANG, DISKOMINFO - Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Suryo Subandoro didampingi...
Caption. (lambok) Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Radmida Dawam menghadiri dialog Nasional Pra Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2021 secara virtual, di ruang OR kantor wali kota, Senin (25/1/2021).
25/01/2021 | Lambok, Reza
  PANGKALPINANG, DISKOMINFO - Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Radmida Dawam menghadiri dialog Nasional Pra Musyawarah Nasional VI...

Pages